dtk_large_compressed_red.jpg

news with pic published

Published at 2016-10-19 22:09:11

news with pic published...news with pic published...news with pic published...news with pic published...news with pic published...news with pic published...news with pic published...news with pic published...news with pic published...

Rugikan Negara 4,7 Triliun, Tiga Sektor Rentan Korupsi Ini Harus Terus Disorot

Published at 2016-07-24 21:02:27

Antikorupsi.org, Jakarta, 23 Juni 2016 – Kasus korupsi sektor pajak dan kehutanan masih belum banyak terbongkar. Selain sektor tersebut, modus pencucian uang dan korupsi oleh korporasi jadi hal yang mesti turut disorot.
dtk_large_compressed_green.jpg

Pungutan Berkedok Sumbangan

Published at 2016-07-24 21:00:34

Pungutan sekolah selalu menghantui orangtua murid setiap tahun ajaran baru. Selain membiayai kebutuhan pribadi siswa, para orangtua harus membayar pungutan sekolah yang mencekik leher.

Visi & Misi

Visi ICW
Menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender.

Misi ICW adalah memberdayakan rakyat dalam
Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender. Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran sebagai berikut:

Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik. Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial. Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi. Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.